Nama:oktavia damayanti
Nim:113032100056
ISLAM DAN KESETARAN GENDER DI KALANGAN MASYARAKAT
MUSLIM INDONESIA
gender merupakan karakteristik
sosial sebagai laki-laki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat
budaya melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan/atau masyarakat
yang dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik.
Kajian gender berfokus pada perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab
laki-laki dan perempuan hasil konteks sosial. Karena dalam hal ini antara
laki-laki dan perempuan secara sosial dan keberadaannya berbeda dalam waktu,
tempat, kultur bangsa maupun peradaban.
Kemudian di Indonesia, yang memang
mayoritas penduduknya beragama Islam, bagaimana Indonesia berbicara gender?
Beberapa puluh tahun silam, ada salah satu tokoh
perempuan yang terkenal akan kegigihannya dalam perjuangan melawan penjajah. Hal
ini sebagai bukti bahwa seorang wanita yang ‘seharusnya’ hanya bekerja di
dapur, melayani suami dan sebagainya, tetapi ini mencerminkan bahwa wanita
mampu untuk melangkah maju, bahkan bisa melebihi dari keberanian seorang
laki-laki. Inilah yang perlu dicontoh keberanian seorang perempuan. Tokoh
perempun yang terkenal itu bernama RA. Kartini. Ada beberapa yang bisa diambil
pelajaran dari apa yang dikritik oleh Kartini, diantaranya yaitu:
1) Sikap kaum bangsawan yang terkungkung oleh
feodalisme Jawa yang menyesatkan
2) Terpasungnya kemerdekaan kaum wanita oleh
feodalisme Jawa
3) Prilaku Jawa yang terbelenggu oleh kekuasaan yang
memiskinkan dan membodohkan orang lain
4) Tertindasnya kemerdekaan Jawa sebagai bangsa oleh
Belanda
Dengan pendidikan praktis yang
berorientasi kepada nalar dan akhlak, Kartini berupaya menghapus semua
keterkungkungan dan ketertindasan itu dan membangkitkan serta membuka cakrawala
bangsanya. Dengan demikian, inti perjuangan Kartini, dengan segala pengorbanan
jiwa raganya, tidak lain tertuju pada pendidikan yang mampu berfungsi sebagai
instrument pembuka sekat yang memisahkan manusia dari hakikatnya sebagai
manusia yang merdeka dari kemiskinan dan kebodohan. Itulah inti dari gagasan
Kartini yang terungkap secara implisit dan mendominasi surat-surat dan dua
notanya.
Masa Orde lama
Hengkangnya Jepang dari Indonesia
karena kekalahannya dari tentara sekutu, membuat Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta masing-masing menjadi Presiden dan Wakil
Presiden setelah keduanya terlibat dalam BPUPKI yang dibentuk pada bulan Juni
1945.
Sebagai sebuah negara yang baru
melepaskan diri dari belenggu penjajah, keadaan Indonesia dikepung oleh
berbagai persoalan yang timbul bukan hanya dari luar melainkan juga dari dalam.
Tantangan besar yang datang dari luar adalah ketidakrelaan Belanda untuk
melepaskan Indonesia dari jajahannya. Sementara tantangan dari dalam adalah
keadaan Republik ini sendiri yang masih lemah, kepemimpinannya masih
rawan , dan benturan penganut agama dan etnis yang masih tajam. Begitu pula
dalam bidang keamanan , tidak ada orang yang memegang tongkat komando sehingga
kesatuan militer yang ada bersaing ketat.
Keadaan yang serba kacau itu
ditambah lagi dengan pelucutan senjata dan pembubaran kelompok militer yang
dilakukan oleh Jepang sehingga Indonesia tidak memiliki satuan angkatan
bersenjata regulernya.
Selama periode ini banyak sekali
terjadi perubahan politik PKI mulai bangkit pada bulan Oktober 1945,
begitupun PNI yang juga dihidupkan kembali pada tahun 1946.
Pada Masa Orde baru
Naiknya Soeharto sebagai Presiden
RI menggantikan Soekarno membawa perubahan pada semua aspek kehidupan di
Indonesia, meskipun perubahan tersebut tidak mengarah kepada yang lebih baik.
Dalam dua tahun sesudah berhasil menghancurkan usaha kudeta, Jendral Soeharto
menegakkan kekuasaan militer sepenuhnya dan ia sendiri tampil sebagai presiden.
Oleh karena itu, sebagaimana
layaknya negara-negara berkembang Indonesia di bawah rezim Orde Baru memiliki
karakter otoriter yang tersentralisasi dari militer dan tidak
diikutsertakannnya partisipasi efektif partai-partai politik dalam proses
pembuatan keputusan.
Langkah pertama yang dilakukan
oleh rezim Orde Baru untuk “memgembalikan keamanan dan ketertiban” nasional,
pemerintah pada tanggal 12 Maret 1966, menyatakan bahwa PKI bersama-sama dengan
organisasi yang berifiliasi dengan partai tersebut merupakan organisasi
terlarang. Ini merupakan tonggak awal dari pembatasan yang dilakukan oleh rezim
Orde Baru termasuk di dalamnya termasuk organisasi perempuan. Setelah
unsur-unsur kiri dalam masyarakat telah disingkirkan, menurut Weiringa, rezim
Orde Baru mulai mengarahkan pada penghapusan kekuatan tengah seperti
liberalisme; dan lebih jauh sebagaimana diungkapkan oleh Anita penghancuran
gerakan kiri telah menghancurkan gerakan perempuan. Oleh karena itu, penegakan
terhaap aktivitas organisasi perempuan telah dimulai. Orgnisasi perempuan sudah
terkooptasi sedemikian rupa sehingga garis-garis kebijakannya tidak dapat
dilepaskan dari peran pemerintah.[1]
Peran gerakan perempuan
muslim dalam memprjuangkan kesetaraan gender masa revormasi
Pembangunan nasiaonal selama tiga
dasawarsa terakhir, dalam bentuk modernisasi
Bila sistem pemerintahan yang
semakin demokratis dianggap paling kondusif bagi pemberdayaan perempuan, maka
di era reformasi ini semestinya pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin
menemukan bentuknya. Bila ukuran telah berdayanya perempuan di Indonesia
dilihat dari kuantitas peran di sejumlah jabatan strategis, baik di eksekutif,
legislatif maupun yudikatif, jsutru ada penurunan di banidng masa-masa akhir
rejim orba. Namun, secara kualitatif, peran perempuan itu semakin
diperhitungkan juga di pos-pos strategis, seperti yang tampak pada komposisi
kabinet kita sekarang. Ini dapat digunakan untuk menjustifikasi, bahwa mungkin
saja kualitas perempuan Indonesia semakin terperbaiki.
Hanya saja harus tetap diakui
bahwa angka-angka peranan perempuan di sektor strategis tersebut tidak secara
otomatis menggambarkan kondisi perempuan di seluruh tanah air. Bukti nyata
adalah angka kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi. Bila pada jaman
lampau kekerasan masih berbasis kepatuhan dan dominasi oleh pihak yang lebih
berkuasa dalam struktur negara dan budaya (termasuk dalam rumah tangga), maka
kini diperlengkap dengan basis industrialisasi yang mensuport perempuan menjadi
semacam komoditas.[2]
Agenda gerakan perempuan
muslim kedepan
Pencapaian kaum perempuan
Indonesia dewasa ini diberbagai bidang tak lepas dari peran Kartini selama
hidupnya. Berbagai upaya untuk merevitalisasi cita-cita dan semangat Kartini
dalam memajukan kaum perempuan Indonesia – Dharma Wanita Persatuan Pusat
bekerja sama dengan United Nations millenium menyelenggarakan serangkaian acara
untuk memperingati Hari Kartini, 21 April mendatang. Ketua umum PP Salimah
Nurul Hidayati S.S M.BA menghadiri pertemuan pada Jumat, 12 maret
2010 di Gedung Dharma Wanita Persatuan Pusat dalam rangka persiapan Hari
Kartini 2010.
Menghadapi
musuh bersama yang demikian, gerakan perempuan Indonesia ke depan, diharuskan
menyusun strategi gerakan yang tidak lagi terdikotomis dengan gerakan sosial
lainnya, seperti gerakan petani dan buruh. Hanya saja, bukan soal yang
sederhana, dengan mengembangkan peran gerakan perempuan ke dalam gerakan sosial
seperti ini, sebab beban gerakan perempuan memang menjadi kembali ganda, tidak
saja memperjuangkan ketertindasan perempuan yang terjadi juga di hampir setiap
gerakan sosial, tetapi juga memperjuangkan lebih luas pada penegakan demokrasi
dan keadilan. Sebagai ilustrasi sederhana, dalam dunia gerakan petani,
perempuan menghadapi diskriminasi yang luar biasa dalam area ini, sehingga
mereka harus melakukan perjuangan untuk memberikan perspektif jender dalam
gerakan petani. Di sisi yang lain, gerakan perempuan harus berperan strategis
dalam menguatkan gerakan petani di Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar